Warga Bulukumba Sudah Bayar PBB, Tapi Tunggakan Masih Terdaftar, Begini Reaksi GISK

Foto; Kantor Bapenda Bulukumba, saat Staf ditemui (3/1/2024)

BULUKUMBAMERPOS,– Polemik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menuai sorotan publik. Minggu (5/1/2024).

Polemik PBB mencuat setelah banyak masyarakat melaporkan adanya tunggakan meski merasa telah membayar pajak secara rutin.

Salah seorang warga, Hasina, dari Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang pajaknya sejak 2014 tercatat menunggak. Padahal kata pihaknya sudah membayar.

“Kita rutin membayar, tapi saat dicek di kantor Bapenda, tetap dianggap punya tunggakan karena kita tidak punya bukti pelunasan,” ungkap pihaknya dengan nada kecewa.

Disinyalir oknum kolektor pajak tidak memberikan bukti pembayaran kepada warga saat menagih. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki dokumen resmi yang dapat membuktikan bahwa mereka telah melunasi pajak.

Sementara itu, Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulukumba menyatakan bahwa setiap pembayaran PBB melalui kolektor seharusnya disertai dengan Surat Tanda Terima Inputan Kolektif. Dokumen tersebut adalah bukti resmi pembayaran yang wajib diterima warga.

“Surat ini adalah hak masyarakat sebagai tanda pelunasan pajak,” kata salah seorang staf Bapenda yang ditemui di kantornya, pada Jumat (3/1/2025).

Namun, lemahnya pengawasan terhadap proses pembayaran ini dinilai menjadi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan penggelapan. Akibatnya, warga yang merasa dirugikan karena dicatat memiliki tunggakan pajak.

Menyikapi, Ketua Badan Investigasi Nasional Lembaga Gerakan Intelektual Satu Komando (GISK), Syahruddin mendesak Pemerintah memperbaiki sistem perpajakan.

Dirinya juga berencana menggelar aksi besar-besaran untuk menuntut keadilan bagi masyarakat.

“GISK akan menggelar unjuk rasa di depan Polres Bulukumba, Kejaksaan Negeri, Kantor Bapenda, hingga Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba dalam waktu dekat,” tegasnya.

Syahruddin meminta aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dugaan penggelapan ini.

“Kita berharap pihak kepolisian dan kejaksaan bertindak cepat agar masyarakat tidak lagi dirugikan,” ujarnya sembari meminta pihak terkait menjaga kepercayaan masyarakat.

Foto terkait: