JAKARTA, MERPOS,– Program Tiga Juta Rumah yang diluncurkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin mendapatkan dukungan luas, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga pengawasan. Langkah besar ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan hunian yang terjangkau serta mendorong pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa ia akan segera menggelar rapat koordinasi virtual dengan seluruh kepala daerah, DPRD, dan kementerian terkait untuk memastikan kesuksesan program ini. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui Puspen Kemendagri kepada MERPOS di Jakarta, pada Sabtu, 9 November 2024. Mendagri, Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran vital dalam kelancaran pelaksanaan program Tiga Juta Rumah. “Kepala daerah harus menyadari bahwa ini adalah program prioritas Presiden yang harus segera dilaksanakan,”ungkapnya.
Mendagri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan dukungan penuh terhadap program ini, terutama dalam hal penyediaan lahan dan kemudahan administrasi. Sebelumnya, pada 8 November 2024, dalam acara Gathering Bersama Pengembang di Jakarta, Tito mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama erat antara berbagai pihak terkait.
Ditempat terpisah, pemerintah daerah melalui Pjs Wali Kota Dumai, TR Fahsul Falah, menyatakan bahwa kota Dumai siap mendukung penuh implementasi program Tiga Juta Rumah. TR Fahsul Falah menegaskan bahwa Dumai akan memastikan ketersediaan lahan dan memfasilitasi proses administrasi untuk mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami (Pemkot,-red) di Dumai akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pengembang untuk memastikan program ini berjalan lancar,”kata TR Fahsul Falah menjelaskan kepada MERPOS, melalui sambungan daring, Sabtu (9/11/2024).
Melalui siaran pers yang diterima MERPOS, pada Sabtu, Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, KPK turut memberikan perhatian serius terhadap program ini dengan menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Sebelumnya Dalam audiensi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 5 November 2024, Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan bahwa keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa akan menjadi kunci untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran. “Transparansi adalah fondasi untuk memastikan bahwa bantuan perumahan ini sampai kepada yang berhak,” ujar Nawawi.
KPK juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, termasuk masalah ego sektoral antar kementerian yang dapat memperlambat kemajuan. Nawawi menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih solid antara kementerian dan lembaga terkait agar program Tiga Juta Rumah bisa tercapai dengan efisien dan tepat waktu.
Kendati demikian, program ini melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKM), dalam pernyataannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas dan memastikan sistem pencegahan korupsi di setiap tahap pelaksanaan program ini. “Kami akan memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan transparansi tinggi dan hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah,”tegas Maruarar.
Dia menambahkan, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas seperti KPK, diharapkan program Tiga Juta Rumah ini dapat segera terealisasi dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia. “Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,”tuntasnya.
(Sym/Sup/Merpos).
Comments 1