KENDARI,– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Senin, (16/12/2024).
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian: Pemda Harus Percepat Penyelesaian RTRW dan RDTR
Rakor turut dihadiri sejumlah narasumber, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan; Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti; dan Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Edy Priyono. Dari Sulawesi Tenggara, hadir perwakilan Bank Indonesia (BI), Bulog, BPS, Disperindag, Biro Perekonomian, serta dinas terkait lainnya.
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi nasional yang pada November 2024 mencapai titik terendah, yakni 1,55% secara tahunan (year-on-year) dan 0,30% secara bulanan (month-to-month). Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga komoditas seperti bawang merah, cabai merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam menjelang akhir tahun.
Baca Juga : Mendagri Ajak Polri dan Pemda Sukseskan Agenda Nasional di Apel Kasatwil 2024
“Langkah antisipatif dari kepala daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya permintaan akhir tahun,” tegas Tito.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa Lahan Baku Sawah (LBS) di Indonesia tahun ini mencapai 7,38 juta hektar, di mana sekitar 2,65 juta hektar masih berada di luar wilayah irigasi. Ia menekankan pentingnya pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, terutama di luar daerah irigasi.
“Pemerintah daerah perlu segera mendata sawah-sawah yang belum memiliki irigasi atau irigasinya rusak. Dana untuk pembangunan dan perbaikan sudah tersedia, dan hal ini harus dipercepat,” ujarnya.
Zulkifli juga menjelaskan bahwa mekanisme distribusi pupuk kini lebih sederhana, cukup melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian, tanpa memerlukan persetujuan dari kepala daerah atau kementerian lain.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memaparkan empat pilar dalam pengelolaan lahan terpadu (Single Land Management), yakni Single Land Tenure, Single Land Value, Single Land Use, dan Single Land Development. Pilar ini bertujuan menciptakan efisiensi pasar tanah melalui sertifikasi, penetapan nilai tanah, serta pengintegrasian rencana tata ruang.
Baca Juga :Pemprov Sumut Harumkan Dunia Kesehatan
Nusron juga menekankan pentingnya penerapan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) untuk integrasi data pertanahan, perpajakan, dan registrasi sosial-ekonomi. Saat ini, masih terdapat 13,8 juta bidang tanah dengan luas 6,8 juta hektar yang belum terpetakan secara lengkap di Indonesia.
Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. IPH di wilayah ini meningkat 3,57%, dipicu oleh kenaikan harga daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit.
Sebelum menutup rakor, Mendagri meminta pemerintah daerah memastikan kelancaran distribusi logistik untuk mencegah gangguan menjelang akhir tahun. “Mudah-mudahan cuaca bersahabat sehingga distribusi tidak terganggu,” pungkas Tito. (Ms/*)
Comments 1