Foto: Saat Non ASN (Honorer) mendatangi kantor Bupati Sinjai di Lingkungan Tanassang Rabu (28/12/2024).
SINJAI, MERPOS – Penataan tenaga non-ASN di Kabupaten Sinjai semakin menunjukkan titik terang, Jum’at, 10 Januari 2025. Berkat arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pada rapat koordinasi yang digelar bersama Menteri PAN-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepala Daerah se-Indonesia pada Rabu, 8 Januari 2025, Tito memastikan bahwa 4.353 tenaga non-ASN di jajaran Pemkab Sinjai kini memiliki peluang untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Rencana tersebut dilanjutkan dengan pendaftaran melalui SSCASN yang dibuka hingga 15 Januari 2025 untuk mengikuti seleksi PPPK tahap kedua.
Masih dikutip informasi Humas Pemkab Sinjai melalui Dinas Kominfo, sebelumnya sempat ada kendala terkait 541 tenaga non-ASN yang telah mengikuti seleksi CPNS di luar daerah. Dengan demikian Tito memastikan bahwa data ini tetap dapat diikutsertakan pada proses penataan non-ASN yang baru, (2025), sembari menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala BKPSDMA Sinjai, Lukman Mannan, mengungkapkan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari solusi yang ditemukan dalam rapat tersebut, dan para tenaga non-ASN yang tidak lolos CPNS akan tetap dipekerjakan dan mendapatkan upah sesuai ketentuan tahun lalu.
Orang Bugis Pantang Didustai
Jum’at pagi, mencuatnya kabar gembira terkait daur ulang data Non ASN, ini setidaknya dapat menjadi obat dari kabar sebelumnya. [977 Non ASN Demonstrasi di Sinjai– Kecewa], kata sumber ditemui wartawan MERPOS di sudut Kota Sinjai, Sulawesi Selatan.
Lanjutannya, “Intinya, kita orang Bugis Pantang Didustai,”kuncinya singkat tapi penuh arti dan makna.
Kuak’ Kongkalikong’ data Honorer pecah di Parlemen
Sebelumnya ditulis media Merpos, salah satu Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra menyoroti ketimpangan pengelolaan data Non – ASN di tanah air.
Bahkan, Bahtra sapaan karibnya, menilai ada yang tidak beres di lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Tak kalah menarik ia dengan gamblang menyatakan bahwa banyak laporan secara berlanjut diterima dari berbagai daerah terkait persoalan tersebut.
Dirinya lantas berharap ada solusinya.
BERITA TERKAIT: DPR RI : BKD Main Data Calon PPPK, Bahtra Banong Geram!
Baca Juga: Pj Bupati Sinjai Perjuangkan 977 Non-ASN untuk Pengangkatan PPPK
Penulis: Supriadi Buraerah
