MERPOSSERANG,– Geografis Banten yang strategis menjadi daya tarik besar bagi sektor swasta untuk berinvestasi, mendirikan usaha, dan memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan investasi, perhatian serius terhadap investasi yang sudah ada maupun yang akan datang menjadi hal yang tak terhindarkan, ungkap
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten, Yakub Ismail, dalam keterangannya kepada MERPOS, Jumat hari ini.
Dia menegaskan perhatian yang seimbang terhadap investasi yang sudah berjalan dan investasi baru. Pada triwulan III 2024, total realisasi investasi di Provinsi Banten mencapai Rp83,44 triliun, yang mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus diambil untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.
Pernyataan ini tersebut telah disampaikan Yakub Ismail dalam rapat pembahasan permasalahan Kamtibmas yang mendukung investasi, yang diadakan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Rapat yang berlangsung di ASTON Serang Hotel & Convention Center pada Rabu, 13 November 2024, turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Polda, Kejati, Pemprov Banten, serta perusahaan-perusahaan besar seperti Lotte Chemical Indonesia, Krakatau Steel, Chandra Asri Alkali, Sintesa Banten Geothermal, dan Nippon Shokubai Indonesia.
Yakub dalam kesempatan itu menegaskan, bahwa kepastian usaha adalah hal yang mutlak dalam dunia investasi. Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Banten membentuk satgas investasi yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menangani berbagai permasalahan yang dihadapi dunia usaha dan sektor investasi di delapan kabupaten/kota di Banten. “Satgas ini harus mampu menginventarisir masalah-masalah yang ada di setiap sektor dan mencari solusi nyata,” ujar Yakub.
Yakub menyoroti beberapa tantangan besar yang dihadapi dunia usaha di Banten, seperti masalah suplai gas industri serta kendala dalam regulasi dan aspek lingkungan. “Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama agar dunia usaha tetap berjalan optimal dan dapat menarik lebih banyak investasi,” tambah Yakub.
Selain itu, Yakub juga mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Banten, yang menempatkan provinsi ini pada urutan kedua nasional berdasarkan data analisis Januari hingga September 2024. Angka PHK yang tinggi diperkirakan akan memperburuk tingkat pengangguran di Banten. Oleh karena itu, Yakub berencana untuk menyampaikan isu ini kepada Dewan Pimpinan Nasional Apindo, serta mendorong kerja sama dengan Provinsi Banten dalam mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan SMK Mitra Industri di kawasan MM2100.
Yakub menambahkan, Apindo Banten akan segera membahas hal ini dalam rapat pengurus yang dijadwalkan pada minggu depan. “Kami berharap tim khusus dapat segera dibentuk untuk mendukung Pemprov Banten dalam menangani berbagai permasalahan yang ada. Kami semua ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan di Banten,” pungkas Yakub.(MERPOS).
