JAKARTA, – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI (JAM-Intel Kejagung) Reda Manthovani di ruang kerjanya, Kamis (28/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, Mendes Yandri menekankan pentingnya sinergi antara Kemendes PDT dan Kejaksaan Agung untuk memperkuat pendampingan dan pengawasan tata kelola dana desa.
“Program seperti Jaksa Masuk Desa ini sangat penting untuk memberikan pendampingan terkait pengelolaan dana desa. Banyak kesalahan yang terjadi di tingkat pemerintahan desa sebenarnya disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap administrasi yang benar,” ujar Yandri.
Ia menambahkan bahwa pembangunan desa membutuhkan dana yang besar dan harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Kehadiran jaksa di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan asistensi kepada aparatur desa, sekaligus mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah, seperti desa tematik yang dirancang untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Sebagai contoh, Yandri menyebut desa-desa tematik, seperti desa tomat atau desa nanas, yang dapat berkontribusi pada penyediaan pangan bergizi. “Program ini memerlukan pengawasan yang ketat agar berjalan sesuai tujuan,” tambahnya.
Selain itu, Mendes Yandri juga menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum di tingkat desa. Ia mengharapkan satuan kerja di daerah lebih aktif menggali isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat desa untuk dijadikan bahan penyuluhan. Pembenahan tata kelola keuangan desa yang lebih sederhana dan mudah dipahami juga menjadi prioritas agar pemanfaatan dana desa dapat berjalan efektif dan efisien, mendukung program-program ekonomi kerakyatan.
“Perangkat sudah ada, lahannya tersedia, kini tinggal pendampingan intensif dari jaksa yang harus kita tingkatkan. Sinergi ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Yandri.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Teguh, Plh. Dirjen PDP Kemendes PDT Rahmatia Handayani, dan Kepala Biro Hukum Lalu Syaefudin.
