MERPOS KENDARI,– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara rutin setiap minggu. Rakor kali ini dilaksanakan melalui Zoom Meeting, dan berlangsung di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.
Rakor yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, antara lain Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismatini, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, serta Barang Penting Kemendag, Bambang Wisnubroto. Selain Pemprov Sultra, rakor ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia (BI), Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, mengatakan bahwa pengendalian inflasi berkaitan dengan lima komoditas pangan utama yang memberi dampak signifikan terhadap Indeks Perkembangan Harga (IPH) dari Januari hingga Oktober 2024. Selain itu, Tomsi juga mengingatkan pentingnya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk mengontrol fluktuasi harga yang terjadi setiap minggu.
“Kami berharap, dengan fokus terhadap daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga tertentu, masalah inflasi dapat lebih mudah diidentifikasi dan segera ditangani,” ujarnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismatini, juga menyampaikan laporan terkait perkembangan inflasi sepanjang tahun 2024. Ia mengungkapkan bahwa komponen inti inflasi secara konsisten mengalami inflasi bulanan. Pada bulan Oktober 2024, inflasi tercatat sebesar 0,22%, dengan inflasi tahunan mencapai 1,91%. Sementara itu, komponen yang diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,25%, meskipun pada akhir tahun lalu tercatat inflasi sebesar 0,42%. Untuk komponen harga bergejolak, meskipun mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut, pada bulan Oktober deflasi tersebut melemah menjadi 0,11%.
Pudji juga menyebutkan beberapa komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi bulanan sepanjang tahun 2024, di antaranya adalah sigaret kretek mesin (SKM), emas perhiasan, kopi bubuk, daging ayam ras, ikan segar, beras, dan bawang merah. Di sisi lain, komoditas yang memberikan kontribusi terhadap deflasi bulanan antara lain tomat, cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, serta tarif angkutan udara.
Dalam rakor ini, juga dibahas perkembangan inflasi di berbagai daerah. Di luar Pulau Jawa dan Sumatera, terdapat 10 kabupaten/kota yang mencatatkan kenaikan IPH tertinggi, salah satunya adalah Kabupaten Buton Utara di Sulawesi Tenggara dengan IPH 2,07. Kenaikan ini dipengaruhi oleh harga komoditas seperti daging ayam ras, ikan kembung, dan cabai rawit. Kabupaten Buton juga mencatatkan IPH sebesar 1,09, dengan kenaikan terbesar berasal dari cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah.
Rakor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan menekan angka inflasi, terutama di daerah-daerah seperti Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sultra, melalui berbagai dinas terkait, terus berupaya mengendalikan inflasi di daerah dengan melakukan berbagai langkah strategis, termasuk pemantauan harga pangan dan implementasi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih efektif.
(Subandi/Sup/Merpos).
Comments 2