Bendera Lambang Negara dalam Keadaan Luntur, Kusam, dan Robek pada bagian ujung berkibar di depan kantor Desa Lamatti Riattang (dok Merpos).
SINJAIMERPOS – Pengibaran bendera merah putih dalam kondisi tidak layak masih sering ditemukan di berbagai kantor pemerintahan, termasuk di Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, hal demikian dikatakan oleh Masyarakat.
Ditelusuri kebenarannya, di sana betul ditemukan pengibaran bendera dengan kondisi bendera dalam keadaan robek pada bagian ujung.
Padahal, pengibaran bendera sebaiknya menjadi perhatian mengingat sudah adanya regulasi yang mengatur tata cara pengibaran bendera sebagai simbol negara.
Bahkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 300/4/1569/SET pada 14 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Andi Jefrianto Asapa. Saat ini, Andi Jefrianto menjabat sebagai PJ Bupati Sinjai, aturan ini masih belum sepenuhnya diindahkan di Desa Lamatti Riattang.
Ditemui di Kantornya, pada Rabu (5/2/2025), Kepala Urusan Tata Usaha & Umum (Kaur TU) Desa Lamatti Riattang, Ranggong, mengatakan bahwa bendera yang dikibarkan di kantor desa memang sudah mulai robek, pada bagian ujung bendera, tetapi ia beranggapan masih bisa digunakan.
“Iye, itu baru mulai robek, Pak, tapi masih bisa dipakai. Kami juga rutin menurunkannya setiap sore dan mengibarkan kembali pada pagi hari,” ujarnya kepada Merpos.
Kades Lamatti Riattang sedang tidak berada di kantor. “Pak desa ke Kantor DPMD, ki,” imbuhnya.
Pernyataan Kaur TU, ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Nasrullah, S.Sos. Dirinya justru mengklaim bahwa, bendera di kantornya tidak pernah diturunkan sejak Agustus lalu.
“Iya betul bahwa bendera itu tidak pernah diturunkan. Kalau robek segera diganti,” tegasnya saat ditemui di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sinjai, Rabu (6/2/2025).
Menurut Surat Edaran Setda Sinjai, setiap kantor pemerintahan, instansi, dan sekolah wajib menaikkan bendera setiap hari kerja, dari pukul 06.00 hingga 18.00 WITA. Selain itu, dalam regulasi juga disebutkan bahwa bendera tidak boleh dikibarkan dalam kondisi robek, kusut, kusam, atau luntur.
Ketentuan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang dalam Pasal 24 dengan tegas melarang pengibaran bendera dalam kondisi tidak layak.
Harapan Publik.
Sebagai lambang kedaulatan dan identitas bangsa, bendera merah putih harus diperlakukan dengan penuh penghormatan. Bukan formalitas, tetapi ini bagian dari sikap nasionalisme dan kepatuhan terhadap hukum.
Diperlukan pengawasan lebih lanjut serta kesadaran dari setiap individu, terutama di lingkungan instansi pemerintah, untuk memastikan bahwa pengibaran bendera merah putih sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika tidak, maka semangat kebangsaan bisa luntur, sebagaimana bendera yang kusam karena kelalaian.
Dengan memahami aturan ini, diharapkan kedepannya tidak ada lagi temuan bendera merah putih dalam kondisi yang tidak layak. “Patriotisme bukan sebatas kata-kata, tetapi juga tindakan nyata dan mematuhi aturan yang berlaku,” demikian diungkapkan salah satu individu, Inisial Um, yang kebetulan ditemui dan dimintai pandangan terkait hal tersebut.
Tim Liputan: M. Said Mattoreang.
Editor: Supriadi Buraerah
