Kondisi Jalan utama menuju pusat kegiatan belajar (Sekolah) di Tanjab Barat
“Jalan Berlumpur Hambat Akses Pendidikan dan CSR Rp 275 – Booth Container Mencuat Bau Amis”
TANJAB BARAT, MERPOS – Desa Margorukun, yang terletak di Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, menghadapi tantangan besar yang memengaruhi masa depan generasi penerus bangsa. (2/2/2025). Jalan utama yang menghubungkan desa dengan sekolah menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mencapai pendidikan yang layak, yang merupakan hak dasar setiap anak.
Bagi anak-anak di Desa Margorukun, perjalanan menuju sekolah bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, mereka menghadapi jalanan yang rusak dan penuh tantangan, terutama saat musim hujan. Jalan yang berubah menjadi ladang lumpur licin, sangat membahayakan keselamatan. Saat musim kemarau, debu yang berterbangan mengancam kesehatan, terutama pada anak-anak yang rentan terhadap gangguan pernapasan.
Kondisi ini memengaruhi kualitas pendidikan dan semangat anak-anak untuk bersekolah. Banyak yang terpaksa absen akibat kondisi jalan yang buruk dan berbahaya. “Keadaan ini sudah berlangsung lama tanpa ada upaya perbaikan yang berarti dari pemerintah,” kata Arwan, pengguna jalan yang ditemui oleh Merpos pada Sabtu (1/2/2025).
Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022, Desa Margorukun masih terabaikan. Perbaikan jalan di desa ini menjadi langkah vital untuk memperlancar akses pendidikan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik membuka peluang bagi anak-anak untuk belajar dalam kondisi lebih baik dan meningkatkan mobilitas ekonomi yang mendukung perkembangan UMKM setempat.
Sebaliknya, fakta ditemukan di Tanjab Barat adalah Infrastruktur yang buruk menghalangi kesempatan anak-anak belajar dengan maksimal, mengurangi semangat, dan memengaruhi sistem pendidikan secara keseluruhan.
Masyarakat berhak atas perhatian pemerintah, karena pendidikan dan peningkatan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Infrastruktur yang baik adalah fondasi keduanya.
Tanpa infrastruktur memadai, masa depan generasi penerus bangsa terhambat. Padahal setiap anak bangsa wajib memperoleh pendidikan layak dan memiliki akses untuk meraih impian.
Kendati demikian, saat ini Program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat mendapatkan sambutan positif oleh masyarakat. Program ini bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mendukung kesehatan dan konsentrasi dalam belajar.
Hanya saja, untuk Keberhasilan program ini bergantung pada infrastruktur yang memadai agar distribusi bantuan berjalan lancar.
Proyek CSR 2024, Bau Persekolahan Hingga 2025 Belum Rampung, Ada Apa?.
Ditempat terpisah, agak jauh dari lokasi jalan berlumpur, Awak media Merpos mendapatkan informasi tentang sektor UMKM, yang juga memerlukan perhatian dari pemerintah dengan adanya dukungan untuk memperkuat perekonomian lokal.
Nama samaran, Marwa, seorang ibu dan pelaku UMKM mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah untuk sektor UMKM akan sangat membantu dalam meningkatkan daya saing dan kualitas produk.
Sebelumnya sumber terpercaya media ini, yang mengendus dugaan persekongkolan sejumlah pihak, sangat berharap agar proyek CSR senilai Rp275 juta tahun 2024, yang direncanakan untuk mendukung UMKM melalui pembuatan 50 booth container UMKM segera terealisasi.
Bahkan ia, sempat merinci komposisi informasi dari rentetan dugaan persekongkolan yang ia maksud. Kesannya sangat geli terdengar digendag telinga. Pasalnya, terkuak melibatkan metode segitiga dan menyeret lingkaran dunia Aktivisme, dimana sebelumnya diketahui bahwa pengelola proyek CSR ini adalah seorang Aktivis yang dikenal getol mengkritik kebijakan pemerintah. Namun setelah terlibat dalam pengelolaan Dana CSR, suara kritiknya nyaris tak pernah terdengar.
Proyek Booth Container ini awalnya dipastikan membuka peluang bagi masyarakat mengembangkan usaha.
Namun ternyata, berdasarkan informasi dan hasil Investigasi Merpos, sejak beberapa hari ini pada akhir Januari dan awal Februari 2025, justru sebaliknya, realisasi belum sepenuhnya rampung.
Terkuak pula, sejumlah pihak terkait yang diindikasikan terlibat dalam persekongkolan, juga disebut kebal hukum dan santer dikabarkan pengelola kegiatan memiliki kedekatan dengan APH.
Namun setelah ditelisik lebih dalam, menurut informasi, ternyata pengelola merupakan bagian dari pemegang Kartu AS.
Sampai berita ini disiarkan Inisial, S, A,S, A,S,T,R masih luput dari perhatian APH padahal sejumlah inisial tersebut adalah komponen Individu penyebab terjadinya keterlambatan rampungnya proyek tersebut.
Tak kalah menarik adalah sejumlah pihak dijadwalkan diperiksa oleh APH terkait persoalan tersebut.
“Tolong dilengkapi infonya, akan ditindaklanjuti,” tegas salah satu Penyidik saat dikonfirmasi oleh Merpos.
Penulis: Apriandi
Editor : Supriadi Buraerah
