Kegiatan Rapat UPT ASDP Bira, Bulukumba (foto Merpos)
BULUKUMBA, TABLOID MERPOS – Aktivitas bongkar muat ikan oleh kapal nelayan di Pelabuhan Bira diduga semakin marak dan menimbulkan keluhan dari berbagai pihak, termasuk kru kapal Ferry dan pengelola pelabuhan. Pasalnya, Pelabuhan Bira seharusnya hanya digunakan untuk operasional kapal Ferry, sementara kehadiran nelayan di area tersebut dinilai mengganggu kelancaran aktivitas pelayaran. Namun pemerintah juga seharusnya memikirkan nasib para Nelayan. Jum’at (17/1/2025).
Kepala UPT.ASDP Bira, Syamsudin, S.Sos, M.SI, merespons hal ini dengan menggelar rapat koordinasi yang dihadiri oleh sejumlah instansi terkait. Dalam rapat tersebut, turut hadir Kapolsek Bontobahari, Danramil Bontobahari, Dampos Bira, Kasatpel Pelabuhan PPI Bontobahari, perwakilan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Dinas Perikanan, serta Ketua Umum Lembaga Gerakan Intelektual Satu Komando (GISK).
Syamsudin berharap pertemuan ini bisa menghasilkan solusi konkret terkait keluhan yang muncul akibat aktivitas nelayan di area pelabuhan yang seharusnya hanya digunakan untuk kapal Ferry. “Kami berharap rapat ini dapat menghasilkan surat edaran yang akan mengatur penggunaan area pelabuhan, agar aktivitas kapal Ferry bisa berjalan dengan aman dan lancar,” kata Syamsudin kepada wartawan Merpos, (17/1).
Dalam kesempatan tersebut, Syamsudin juga menegaskan bahwa para nelayan yang tidak mematuhi peraturan yang akan dikeluarkan diminta untuk segera meninggalkan area pelabuhan. “Kita sudah beberapa kali mengeluarkan kebijakan dan surat edaran, namun tidak ada perubahan. Kali ini, saya berharap kebijakan yang baru bisa dihargai demi kelancaran operasional pelabuhan,” tegasnya.
Kapolsek Bontobahari, AKP Budiawan, S.IP, serta Danramil Bontobahari, Kapten Cav Andi Mapparanru, yang turut hadir dalam rapat, menyatakan dukungannya terhadap penertiban yang akan dilakukan. Semua pihak sepakat bahwa penertiban ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kelancaran operasional kapal Ferry. “Kita semua mendukung penuh kebijakan yang akan dikeluarkan, dan berharap nelayan dapat mematuhi aturan demi keamanan bersama,” ujar AKP Budiawan.
Sementara itu, Komandan Pos Angkatan Laut Bira, AIPDA Kadir Sos, yang juga hadir dalam rapat, menyampaikan harapan agar para nelayan dapat bekerjasama untuk mendukung kelancaran semua aktivitas di Pelabuhan Bira. “Nelayan adalah bagian dari binaan kami, dan kami berharap mereka dapat menghargai kebijakan yang diterapkan,” tegas Kadir.
Para pihak yang terlibat dalam rapat sepakat untuk segera mengeluarkan surat edaran yang mengatur penggunaan area pelabuhan, dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan dan kelancaran operasional Pelabuhan Bira. Selain itu, Nelayan berharap, Pemerintah juga diharapkan dapat memikirkan nasib Nelayan.
Tim Liputan: Shrdn
Editor: Adi/Sup
Comments 1