MERPOS, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan tata kelola pertanahan untuk mendukung program pemerintah, khususnya dalam mencapai swasembada pangan.
Hal ini disampaikan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam giat Nation Building Conference “Beyond Tomorrow-Shaping Indonesia’s Future 5.0” di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).
Menurut Menteri Nusron, program swasembada pangan sangat bergantung pada ketersediaan lahan yang dikelola dengan baik.
“Swasembada pangan tidak mungkin tercapai tanpa sawah. Untuk itu, tata kelola pertanahan yang baik sangat diperlukan,” jelasnya.
Dirinya menekankan bahwa permasalahan tata ruang dan pertanahan sangat vital untuk mencapai target pemerintah, termasuk dalam mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dengan mengembangkan energi terbarukan, seperti biodiesel dari kelapa sawit dan jagung.
Untuk saat ini, Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola ini, salah satunya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hingga akhir 2024, Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 119 juta bidang tanah, berkat dukungan Presiden Jokowi yang telah menggencarkan program ini sejak 2017.
Menteri Nusron juga mengungkapkan tentang Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang atau One Spatial Planning Policy, yang mencakup ruang udara, darat, laut, dan bawah tanah.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang secara optimal untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat.
“Misalnya, ruang udara yang bisa dimanfaatkan untuk perhubungan udara dan satelit, atau lahan sawah yang harus dilindungi dari alih fungsi,” tambahnya.
Menutup pembicaraannya, Menteri Nusron mengingatkan pentingnya pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Rakyat harus memiliki tanah air dan bumi Indonesia secara seluas-luasnya. Jangan sampai rakyat menjadi orang indekos di negara sendiri,” pungkasnya.
(Sup/Lf.Nur.Syam/Merpos)
