MERPOS, Surabaya – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa stabilitas politik merupakan kunci dalam menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang damai dan berkualitas.
Menjelang Pilkada Serentak 2024, Bima mengingatkan akan potensi konflik sosial-politik yang dapat timbul akibat perbedaan pilihan politik, yang dapat memicu perpecahan dalam masyarakat.
“Ada risiko perpecahan yang panjang dan dalam dari setiap konflik politik, dan risiko itu biasanya lebih dirasakan oleh pengikut daripada pemimpin,” ujar Bima dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Kegiatan ini bertempat di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Minggu (10/11/2024).
Kegiatan ini juga dibenarkan oleh Puspen Kemendagri saat terhubung Awak MERPOS pada Minggu malam.
Bima menyampaikan dua aspek utama untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan. Pertama, penyelenggaraan pemilihan yang lebih baik dengan menjunjung integritas, efisiensi, dan keadilan. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dengan memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Masih banyak pemilih-pemilih yang tergolong pemilih marginal, pemilih rentan, disabilitas yang bagaimanapun juga mereka memiliki hak suara,” tegasnya.
Bima juga mengingatkan akan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa. Mereka diharapkan tetap menjaga sikap netral dan menghindari segala bentuk intervensi politik yang bisa mencederai integritas birokrasi. Khusus untuk aparatur desa, hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur tindakan tegas terhadap pelanggaran.
Bima juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan proses pemilihan yang adil dan berkualitas. Dengan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur desa, dan pemerintah pusat, diharapkan Pilkada dapat berjalan lancar dan menjaga netralitas semua pihak yang terlibat.
Di akhir pemaparannya, Bima mengapresiasi masyarakat Jatim yang dikenal kritis, aktif, dan berkontribusi positif dalam proses demokrasi. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik agar pelaksanaan pemilihan tetap kondusif.
“Mari kita jaga agar tidak terjadi konflik yang membelah, yang memecah, yang sangat dalam dan panjang,” pungkasnya.
(Sup/SYm/Mft)
