Prabowo Berikan Amnesti Demi Kemanusiaan dan Rekonsiliasi

JAKARTA, MERPOS, --- <a style="color: #000000;" href="http://Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti kepada narapidana tertentu atas dasar kemanusiaan dan rekonsiliasi. Keputusan ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jumat, 13 Desember 2024, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebut kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Beberapa kategori penerima amnesti meliputi narapidana kasus penghinaan melalui Undang-Undang ITE, serta mereka yang mengalami sakit berkepanjangan. “Presiden meminta agar kasus-kasus penghinaan kepada kepala negara melalui ITE diberi amnesti,” ujar Supratman. Pemerintah juga memprioritaskan 18 kasus ringan di Papua yang tidak melibatkan kelompok bersenjata sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menunjukkan ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi menerima amnesti, meskipun angka pastinya masih dalam proses seleksi. “Prinsipnya, Presiden setuju. Namun, kami akan meminta pertimbangan DPR sebelum kebijakan ini diterapkan,” jelas Supratman. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membawa keadilan kemanusiaan, tetapi juga mendorong stabilitas sosial di wilayah-wilayah tertentu. "Ini adalah itikad baik pemerintah agar Papua lebih tenang," kunci Supratman. (*)">PresidenPrabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti kepada narapidana tertentu atas dasar kemanusiaan dan rekonsiliasi. Keputusan ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jumat, 13 Desember 2024, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. <a style="color: #000000;" href="http://Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti kepada narapidana tertentu atas dasar kemanusiaan dan rekonsiliasi. Keputusan ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jumat, 13 Desember 2024, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebut kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Beberapa kategori penerima amnesti meliputi narapidana kasus penghinaan melalui Undang-Undang ITE, serta mereka yang mengalami sakit berkepanjangan. “Presiden meminta agar kasus-kasus penghinaan kepada kepala negara melalui ITE diberi amnesti,” ujar Supratman. Pemerintah juga memprioritaskan 18 kasus ringan di Papua yang tidak melibatkan kelompok bersenjata sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menunjukkan ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi menerima amnesti, meskipun angka pastinya masih dalam proses seleksi. “Prinsipnya, Presiden setuju. Namun, kami akan meminta pertimbangan DPR sebelum kebijakan ini diterapkan,” jelas Supratman. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membawa keadilan kemanusiaan, tetapi juga mendorong stabilitas sosial di wilayah-wilayah tertentu. "Ini adalah itikad baik pemerintah agar Papua lebih tenang," kunci Supratman. (*)">Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebut kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Beberapa kategori penerima amnesti meliputi narapidana kasus penghinaan melalui Undang-Undang ITE, serta mereka yang mengalami sakit berkepanjangan. <a style="color: #000000;" href="http://Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti kepada narapidana tertentu atas dasar kemanusiaan dan rekonsiliasi. Keputusan ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jumat, 13 Desember 2024, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebut kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Beberapa kategori penerima amnesti meliputi narapidana kasus penghinaan melalui Undang-Undang ITE, serta mereka yang mengalami sakit berkepanjangan. “Presiden meminta agar kasus-kasus penghinaan kepada kepala negara melalui ITE diberi amnesti,” ujar Supratman. Pemerintah juga memprioritaskan 18 kasus ringan di Papua yang tidak melibatkan kelompok bersenjata sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menunjukkan ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi menerima amnesti, meskipun angka pastinya masih dalam proses seleksi. “Prinsipnya, Presiden setuju. Namun, kami akan meminta pertimbangan DPR sebelum kebijakan ini diterapkan,” jelas Supratman. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membawa keadilan kemanusiaan, tetapi juga mendorong stabilitas sosial di wilayah-wilayah tertentu. "Ini adalah itikad baik pemerintah agar Papua lebih tenang," kunci Supratman. (*)">“Presiden meminta agar kasus-kasus penghinaan kepada kepala negara melalui ITE diberi amnesti,” ujar Supratman. <a style="color: #000000;" href="http://Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti kepada narapidana tertentu atas dasar kemanusiaan dan rekonsiliasi. Keputusan ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jumat, 13 Desember 2024, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebut kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Beberapa kategori penerima amnesti meliputi narapidana kasus penghinaan melalui Undang-Undang ITE, serta mereka yang mengalami sakit berkepanjangan. “Presiden meminta agar kasus-kasus penghinaan kepada kepala negara melalui ITE diberi amnesti,” ujar Supratman. Pemerintah juga memprioritaskan 18 kasus ringan di Papua yang tidak melibatkan kelompok bersenjata sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menunjukkan ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi menerima amnesti, meskipun angka pastinya masih dalam proses seleksi. “Prinsipnya, Presiden setuju. Namun, kami akan meminta pertimbangan DPR sebelum kebijakan ini diterapkan,” jelas Supratman. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membawa keadilan kemanusiaan, tetapi juga mendorong stabilitas sosial di wilayah-wilayah tertentu. "Ini adalah itikad baik pemerintah agar Papua lebih tenang," kunci Supratman. (*)">Pemerintah juga memprioritaskan 18 kasus ringan di Papua yang tidak melibatkan kelompok bersenjata sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. <a style="color: #000000;" href="http://Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti kepada narapidana tertentu atas dasar kemanusiaan dan rekonsiliasi. Keputusan ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jumat, 13 Desember 2024, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebut kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Beberapa kategori penerima amnesti meliputi narapidana kasus penghinaan melalui Undang-Undang ITE, serta mereka yang mengalami sakit berkepanjangan. “Presiden meminta agar kasus-kasus penghinaan kepada kepala negara melalui ITE diberi amnesti,” ujar Supratman. Pemerintah juga memprioritaskan 18 kasus ringan di Papua yang tidak melibatkan kelompok bersenjata sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menunjukkan ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi menerima amnesti, meskipun angka pastinya masih dalam proses seleksi. “Prinsipnya, Presiden setuju. Namun, kami akan meminta pertimbangan DPR sebelum kebijakan ini diterapkan,” jelas Supratman. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membawa keadilan kemanusiaan, tetapi juga mendorong stabilitas sosial di wilayah-wilayah tertentu. "Ini adalah itikad baik pemerintah agar Papua lebih tenang," kunci Supratman. (*)"> Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menunjukkan ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi menerima amnesti, meskipun angka pastinya masih dalam proses seleksi. <a style="color: #000000;" href="http://Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti kepada narapidana tertentu atas dasar kemanusiaan dan rekonsiliasi. Keputusan ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jumat, 13 Desember 2024, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebut kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Beberapa kategori penerima amnesti meliputi narapidana kasus penghinaan melalui Undang-Undang ITE, serta mereka yang mengalami sakit berkepanjangan. “Presiden meminta agar kasus-kasus penghinaan kepada kepala negara melalui ITE diberi amnesti,” ujar Supratman. Pemerintah juga memprioritaskan 18 kasus ringan di Papua yang tidak melibatkan kelompok bersenjata sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menunjukkan ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi menerima amnesti, meskipun angka pastinya masih dalam proses seleksi. “Prinsipnya, Presiden setuju. Namun, kami akan meminta pertimbangan DPR sebelum kebijakan ini diterapkan,” jelas Supratman. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membawa keadilan kemanusiaan, tetapi juga mendorong stabilitas sosial di wilayah-wilayah tertentu. "Ini adalah itikad baik pemerintah agar Papua lebih tenang," kunci Supratman. (*)">“Prinsipnya, Presiden setuju. Namun, kami akan meminta pertimbangan DPR sebelum kebijakan ini diterapkan,” jelas Supratman. <a style="color: #000000;" href="http://Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti kepada narapidana tertentu atas dasar kemanusiaan dan rekonsiliasi. Keputusan ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jumat, 13 Desember 2024, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebut kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Beberapa kategori penerima amnesti meliputi narapidana kasus penghinaan melalui Undang-Undang ITE, serta mereka yang mengalami sakit berkepanjangan. “Presiden meminta agar kasus-kasus penghinaan kepada kepala negara melalui ITE diberi amnesti,” ujar Supratman. Pemerintah juga memprioritaskan 18 kasus ringan di Papua yang tidak melibatkan kelompok bersenjata sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi. Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menunjukkan ada sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi menerima amnesti, meskipun angka pastinya masih dalam proses seleksi. “Prinsipnya, Presiden setuju. Namun, kami akan meminta pertimbangan DPR sebelum kebijakan ini diterapkan,” jelas Supratman. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membawa keadilan kemanusiaan, tetapi juga mendorong stabilitas sosial di wilayah-wilayah tertentu. "Ini adalah itikad baik pemerintah agar Papua lebih tenang," kunci Supratman. (*)">Kebijakan ini diharapkan tidak hanya membawa keadilan kemanusiaan, tetapi juga mendorong stabilitas sosial di wilayah-wilayah tertentu. "Ini adalah itikad baik pemerintah agar Papua lebih tenang," kunci Supratman. (*)

Prabowo Berikan Amnesti Demi Kemanusiaan dan Rekonsiliasi

UPP Saber Pungli Sinjai Harumkan Nama Daerah di Tingkat Provinsi

Prabowo Subianto Soroti Bahaya Hoaks dan Serukan Persatuan Bangsa

Redaksi

Prabowo Subianto Soroti Bahaya Hoaks dan Serukan Persatuan Bangsa

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Ikuti Kami

Stay Connected test

Turut Berdukacita, Keluarga Almarhum Pertanyakan Kronologi dan Detail Penyebab Kematian Bripka Arham

Kronologi Kasus, Penangkapan, dan Kematian Anggota Polres Sinjai: Penjelasan BNNP Sulsel

Insiden di Desa Polewali Sinjai Selatan

Breaking News : Resmob Polres Sinjai Berhasil Ringkus Terduga Pelaku Maling Motor

AKHIRNYA POLISI TANGKAP RB

Insinyur “Cinta” Ungkap 7 Tips Mengawetkan Hubungan Pasutri

KPK Ungkap Oknum Wartawan Terima Rp20 Juta Dalam Kasus OTT Pj. Wali Kota Pekanbaru

Kantor ATR/BPN Sinjai Dalam Transformasi Sertifikat Tanah dari Analog ke Elektronik

Sambut HUT Bhayangkara Ke-79, Polres Sinjai Gelar Bakti Religi Bersihkan Masjid

Inilah Ketua PWI Sidrap periode 2025–2028

Resmob Polres Parepare Amankan Seorang IRT dan Puluhan Botol, Tapi Bukan Cairan Pembersih Kaca Mobil

Medco E&P Malaka: K3 di Jalan dan Dapur, Ini Maksudnya

Recent News

Sambut HUT Bhayangkara Ke-79, Polres Sinjai Gelar Bakti Religi Bersihkan Masjid

Inilah Ketua PWI Sidrap periode 2025–2028

Resmob Polres Parepare Amankan Seorang IRT dan Puluhan Botol, Tapi Bukan Cairan Pembersih Kaca Mobil

Medco E&P Malaka: K3 di Jalan dan Dapur, Ini Maksudnya

Navigate Site

Welcome Back!

Retrieve your password

Prabowo Berikan Amnesti Demi Kemanusiaan dan Rekonsiliasi

UPP Saber Pungli Sinjai Harumkan Nama Daerah di Tingkat Provinsi

Prabowo Subianto Soroti Bahaya Hoaks dan Serukan Persatuan Bangsa

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Ikuti Kami

Stay Connected test

Recent News

Navigate Site

Follow Us

Welcome Back!

Retrieve your password