BULUKUMBA,– Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi IV pada Jumat, (6/12/2024) Siang.
RDP membahas peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Bontobahari dan pelayanan BPJS Kesehatan.
RDP ini dihadiri sejumlah Kepala Puskesmas, perwakilan BPJS Kesehatan Bulukumba, Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Hukum, serta perwakilan dari Lembaga GISK dan PATI.
Ketua Umum GISK, Andi Riyal, menyampaikan keluhan masyarakat dan perlunya evaluasi, demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Bulukumba.
“Kami berharap adanya langkah konkret dan sikap profesional dalam menyelesaikan isu ini,”ujarnya.
“Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak seluruh masyarakat,”tambanya.
Selanjutnya, Andi Riyal berharap, agar DPRD Bulukumba dapat menyampaikan aspirasi ini ke tingkat nasional [Presiden RI].
Kendati demikian, Aspirasi yang disampaikan oleh GISK mendapatkan tanggapan serius oleh DPRD Bulukumba.
Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Fahidin, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian GISK terhadap isu pelayanan kesehatan.
“Kami sangat menghargai langkah GISK yang peduli terhadap kualitas pelayanan kesehatan (Pelayanan publik),”ungkapnya.
Bahkan, Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem, H. Tamrin, turut memberikan apresiasi.
Ia menilai langkah GISK sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperjuangkan hak masyarakat.
“Apa yang disampaikan oleh GISK ini bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi demi masyarakat luas. Kami mendukung penuh aspirasi mereka,”tegasnya.
Sebelumnya diberitakan media lokal, pelayanan kesehatan di Puskesmas Bonto Bahari menuai sorotan publik.
Ketua Lembaga GISK, Andi Riyal bersama Ketua Lembaga PATI ikut menyoroti tajam.
Mereka menilai pelayanan Puskesmas Bonto Bahari kurang maksimal dan BPJS kesehatan belum terkonfirmasi untuk semua layanan kesehatan.
Persoalan ini bermula ketika seorang Warga pemilik kartu BPJS membeberkan ketidakpuasannya atas pelayanan Puskesmas Bonto Bahari.
Awal Mula Persoalan Mencuat
Pada 26 Oktober 2024 Andi Riyal mempersoalkan adanya penarikan biaya pemeriksaan terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan di Puskesmas Bontobahari.
Praktik tersebut dianggapnya bertentangan dengan prinsip pelayanan gratis bagi pemegang BPJS.
“Sangat disayangkan, pasien dengan BPJS masih dikenakan biaya pemeriksaan. Ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat,” ujar Riyal.
Riyal mengungkapkan kekecewaannya setelah mengonfirmasi langsung kepada petugas puskesmas.
Salah satu petugas menyatakan bahwa biaya, termasuk untuk tes darah, telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Namun, ditempat terpisah, Kepala Puskesmas Bonto Bahari justru membantah adanya regulasi yang membenarkan penarikan biaya tersebut.
Bahkan, Kepala Puskesmas menawarkan pengembalian dana sebesar Rp100.000 kepada pasien.
Meski demikian, perbedaan pendapat di internal puskesmas masih terjadi.
Salah satu petugas bersikeras bahwa aturan BPJS mengizinkan penarikan biaya tertentu, bahkan meminta Riyal memverifikasi aturan tersebut melalui pencarian daring.
Sementara itu, Andi Riyal menegaskan bahwa ia akan membawa masalah ini ke pihak berwenang dan RDP di DPRD Bulukumba.
“Kami akan membawa masalah ini ke DPRD Bulukumba dan mempersoalkan aturan ini ke tingkat lebih tinggi,”ujarnya
“Menteri Kesehatan harus turun tangan untuk memastikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan BPJS,” tegasnya.
Kendati demikian, persoalan tersebut telah ditangani oleh pihak terkait, bahkan DPRD Bulukumba saat menggelar RDP menyatakan komitmen untuk memperjuangkan hak Masyarakat.
Demikian pula pihak BPJS dan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, mereka akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Masalah yang semula dipersoalkan oleh GISK, kini sudah menuai titik terang.
Dimana RDP tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Bontobahari dan seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bulukumba.
Komisi IV DPRD Bulukumba berkomitmen untuk menjembatani aspirasi masyarakat.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, dan pihak terkait, diharapkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bulukumba dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(S/MERPOS).
BACA JUGA :
Kantor ATR/BPN Bulukumba Target 800 Sertifikat PTSL, Bisa Elektronik dan Tidak Ada Biaya Penerbitan
Warga Desa Pulau Harapan Diduga Hanyut di Perairan Pulau Sembilan, Perahunya Ditemukan Terdampar
Comments 3