MERPOS CEBU, – Sidang ke-11 Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) yang berlangsung di Cebu, Filipina, pada 19-20 November 2024 menandai momen luar biasa dalam hubungan peradilan ASEAN.
Pertemuan ini mengukuhkan Ketua Mahkamah Agung Filipina, The Honourable Alexander G. Gesmundo, sebagai Ketua CACJ untuk periode 2024-2025.
Ia menggantikan Ketua Mahkamah Federal Malaysia, Rt Hon. Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat.
Diterima Tim di Kedai Berita MERPOS Jakarta Pusat pada Selasa (26/11/2024) tepat pukul 22.10 WIB, dalam keterangan tertulis Humas Mahkamah Agung RI, Sobandi menjelaskan, pemilihan ini dilakukan secara aklamasi oleh para pimpinan Mahkamah Agung dari 10 negara anggota ASEAN.
Pertemuan CACJ adalah agenda peradilan yang telah berlangsung sejak 2013, menggantikan format awalnya, ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM). Pada 3 Agustus 2016.
CACJ resmi menjadi entitas terafiliasi ASEAN, sejajar dengan organisasi seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
Tuan rumah penyelenggaraan Sidang CACJ sekaligus menjadi Ketua CACJ untuk masa jabatan satu tahun, dengan Sekretariat Tetap dikelola oleh Mahkamah Agung Singapura.
Sidang ke-11 CACJ kali ini dihadiri delapan Ketua Mahkamah Agung ASEAN secara langsung, sedangkan Vietnam dan Indonesia mengirimkan perwakilan.
Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin oleh YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, didampingi YM Ketua Kamar Pembinaan Syamsul Maarif, Panitera Mahkamah Agung RI Dr. Heru Pramono, dan beberapa pejabat lainnya.
Pertemuan ini turut menyelenggarakan dua kegiatan tambahan (sideline events):
1. Pertemuan Perdana Hakim Kepailitan ASEAN, yang bertujuan memperkuat koordinasi dalam menangani kasus kepailitan lintas batas. Dialog ini membuka jalan bagi forum tahunan untuk pertukaran pengalaman di bidang restrukturisasi perusahaan.
2. Dialog ASEAN+ Kedua, dengan tema “Pemanfaatan Teknologi Pengadilan untuk Meningkatkan Akses terhadap Keadilan.” Delegasi dari China, Korea Selatan, dan Jepang berbagi pengalaman inovasi teknologi dalam sidang pengadilan, seperti sidang video conference yang telah dilaksanakan di Filipina lebih dari 1,5 juta kali sejak 2021.
Sidang CACJ ke-11 menghasilkan Deklarasi Kuala Lumpur, yang mencakup 32 butir kesepakatan strategis. Beberapa poin penting meliputi:
Pengelolaan dan pembaruan konten di ASEAN Judiciary Portal (AJP).
Kerja sama dengan Biro Tetap Konferensi Den Haag untuk pelatihan hakim ASEAN.
Pengembangan Protokol Model untuk sidang videokonferensi lintas batas.
Pembentukan Kelompok Kerja baru tentang Climate Justice.
Deklarasi ini juga mencakup inisiatif untuk mendukung pelatihan peradilan terkait isu perdagangan orang dan penculikan anak lintas negara.
Sebagai entitas peradilan yang semakin berkembang, CACJ kini menghadapi agenda kerja yang kompleks.
Dimana, Mahkamah Agung RI diharap mempersiapkan sumber daya dan strategi lebih baik agar dapat berkontribusi secara signifikan di kawasan ASEAN.
Kendati demikian, untuk Sidang CACJ berikutnya akan digelar di Thailand pada 2025, dengan berbagai agenda lanjutan termasuk penguatan kolaborasi antar peradilan di kawasan Asia Pasifik.
(TIM MERPOS).
