MERPOS Jakarta,--Di era Kabinet Merah Putih, kembali terungkap, ternyata keterbatasan Alokasi Dana Desa tahun 2022 – 2024, memicu banyaknya desa di Indonesia rentan terhadap ancaman perubahan Iklim.Komposisi perubahan iklim ini mencakup ancaman bencana hidrometeorologis, banjir dan kekeringan. [Erupsi Gunung Lewotobi NTT 2024].
Staf Khusus Menteri Desa PDT, Fahad Attamimi mengutarakan data terkini, 45% desa di Indonesia masih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menurutnya, tantangan ini diperparah dengan keterbatasan alokasi dana desa untuk penanganan perubahan iklim, yang hanya berkisar 0,51-0,79% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022-2024.
Pernyataan tersebut ia utarakan saat melakukan pertemuan dengan Bank Dunia, November, belum lama ini.
Minggu malam, (17/11), isi laporan konfirmasi humas kemendes kepada MERPOS, Jakarta, menerangkan bahwa, delegasi Kemendes PDT, telah melakukan pertemuan dengan Bank Dunia, untuk mengatasi berbagai tantangan di desa.
Pertemuan ini bertempat di kantor World Bank Office, di sela acara COP 29 yang berlangsung di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan.Untuk memperkuat kerja sama dalam mendukung pembangunan desa berketahanan iklim di Indonesia. [Solusioner].
Staf Khusus Menteri Desa PDT, Fahad Attamimi dan Yahdil Abdi Harahap, Staf Khusus Wakil Menteri Andi Rahmah, dan Kepala Biro Perencanaan Cece Yusuf, yang menemui Anna Wellenstein, Regional Director Bank Dunia.Pembicaraan Anna Wellenstein, Regional Director Bank Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Asia Timur dan Pasifik, dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Bidang Investasi Bapak Fahad Ghalib.
Sementara itu, Delegasi Kemendes PDT melalui Staf Khusus, Fahad memaparkan strategi nasional terkait aksi perubahan iklim yang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, mencakup target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 93,5% pada tahun 2045.
Menurut Fahad, sebagai lengkah kongkrit, dalam menekan angka 45 % Desa rentan terhadap perubahan Iklim, Kemendes PDTT telah menjalin kerja sama dengan Bank Dunia melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3D). Berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dan pendamping desa, guna mendukung pengembangan desa tangguh iklim dan inklusi sosial dalam perencanaan serta pembangunan desa.
“Kemendes PDTT juga mengusulkan pengembangan sistem Indeks Rentan Iklim Desa (IRID) untuk memantau kesiapan desa dalam menghadapi perubahan iklim berdasarkan empat dimensi utama; keterpaparan, sensitivitas, kapasitas adaptif, dan bahaya,”ungkap Fahad.
Anna Wellenstein menyambut baik komitmen Indonesia dalam meningkatkan ketahanan desa terhadap perubahan iklim.
Dirinya menyatakan Bank Dunia akan terus mendukung Kemendes PDTT melalui program peningkatan kapasitas, proyek percontohan aksi desa tangguh iklim, dan pengembangan modul pelatihan berbasis komunitas desa.
Dukungan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam menciptakan sistem monitoring serta evaluasi penggunaan dana desa untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Meski demikian, belum terdengar upaya komponen perubahan pada pembatalan Alokasi Dana Desa ADD di Indonesia.
(SUP/ LF.NUR.SYAM/MERPOS)
